TERKAIT:
Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang begitu ngotot menutup lokalisasi Dolly dan Jarak, ditengarai punya maksud lain. Kalangan DPRD Surabaya menilai penutupan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara ini mencurigai ada kepentingan pengusaha atau investor. Siapa pengusaha ini?
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Dedy Prasetyo mengatakan indikasi kepentingan pengusaha ini justru terlihat dari pernyataan Risma sendiri. Risma pernah mengatakan akan mengubah wajah Dolly menjadi sentra perekonomian. Menurut Dedy, apa yang diucapkan Risma itu punya korelasi dengan informasi yang diterimanya sejak tahun 2001, bahwa lokalisasi Dolly sudah menjadi bidikan pengusaha properti. “Sejak tahun 2001 kawasan Dolly sudah jadi bidikan pengusaha untuk dijadikan kawasan perdagangan dan jasa,” ungkap Dedy di ruangan Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (18/6) kemarin.
Jika dilihat pada rencana tata kota, lanjut Dedy, Dolly ini menjadi tempat strategis yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan perumahan elit Surabaya barat, seperti kawasan Citraland dan Pakuwon. Selama ini jalur dari perumahan elit Surabaya barat itu, hanya melalui Jalan Mayjen Sungkono-Jalan HR Muhammad. Sedang akses lewat Banyu Urip, justru macet hingga Simo.
“Berdasarkan informasi yang saya terima di kawasan jalan Mayjen Sungkono beberapa lahan itu sudah dibeli oleh Citraland. Untuk mendukung infrasturukur mereka dan akses jalan supaya tidak macet, memang perlu ada jalur penghubung. Lokasi Dolly dianggap pas untuk mengubungkannya,” beber politisi Partai Demokrat ini.
Ia juga mendengar informasi, beberapa rumah atau wisma di Dolly sudah dibeli oleh Pemkot Surabaya. Kabarnya, Pemkot menganggarkan Rp 9 miliar. “Ada beberapa lahan yang sudah dibeli Pemkot, bahkan pemkot sudah mengeluarkan uang Rp 16 miliar untuk membeli lahan di kawasan Dolly baik berupa Wisma atau lahan, rumah milik warga,” tegasnya.
Sementara sumber Surabaya Pagi di Pemkot menyebutkan sudah desain bagaimana setelah Dolly ditutup. Bahkan, ada peta yang memperlihatkan di beberapa titik kawasan Dolly diperuntukkan untuk apartemen maupun perniagaan, yakni berupa mall dan swalayan. “Sudah ada petanya itu di dinas. Kalau titik warna kuning untuk pemukiman berupa apartemen dan warna ungu untuk berdirinya mall atau pusat perbelanjaan,” ungkapnya.
Paska Penutupan
Sementara itu, paska penutupan lokalisasi Dolly-Jarak, Pemkot akan membangun sebuah gedung enam lantai. Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL (pedagang kaki lima). Lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer. Sedangkan lantai lima akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam. Gedung itu nantinya akan dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9 miliar.
Di samping itu, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. Karenanya, saat ini pemkot Surabaya masih akan melakukan penilaian biaya pembangunan gedung berlantai enam di wisma bekas lokalisasi Dolly-Jarak. Jika nantinya sudah ada kalkulasi resmi dari biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 9 miliar baru akan diusulkan dalam PAK APBD 2014 ini.
"Kami kira tidak akan terlambat usulan biaya pembangunan tersebut, karena semua sedang dihitung berapa Wisma lokalisasi Dolly-Jarak yang bisa dibeli Pemkot Surabaya. Untuk itu kita belum bisa sampaikan seperti apa gambar bangunan itu," kata Hendro Gunawan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Supomo mengatakan pihaknya memahami betul apa yang dibutuhkan warga lokalisasi berdasar pengalaman deklarasi alih fungsi sejumlah lokalisasi sebelumnya. Oleh karenanya, Dinsos menyiapkan skema rehabilitasi yang menyentuh berbagai aspek meliputi sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Keseriusan pemkot dapat dilihat pada kondisi eks-lokalisasi seperti Dupak Bangunsari, Tambakasri, Sememi dan Klakahrejo. Di keempat wilayah tersebut kondisinya saat ini sudah berubah jauh lebih baik. Pemkot sudah mengucurkan Rp 28 miliar untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Juga Rp 16 miliar untuk tempat pelatihan, balai RW, pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sarana olahraga. “Niatan pemkot ini adalah untuk kebaikan warga. Insyaallah tidak ada satu pun pelanggaran HAM saat deklarasi alih fungsi Dolly nanti,” kata Supomo. n bi/ov
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Dedy Prasetyo mengatakan indikasi kepentingan pengusaha ini justru terlihat dari pernyataan Risma sendiri. Risma pernah mengatakan akan mengubah wajah Dolly menjadi sentra perekonomian. Menurut Dedy, apa yang diucapkan Risma itu punya korelasi dengan informasi yang diterimanya sejak tahun 2001, bahwa lokalisasi Dolly sudah menjadi bidikan pengusaha properti. “Sejak tahun 2001 kawasan Dolly sudah jadi bidikan pengusaha untuk dijadikan kawasan perdagangan dan jasa,” ungkap Dedy di ruangan Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (18/6) kemarin.
Jika dilihat pada rencana tata kota, lanjut Dedy, Dolly ini menjadi tempat strategis yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan perumahan elit Surabaya barat, seperti kawasan Citraland dan Pakuwon. Selama ini jalur dari perumahan elit Surabaya barat itu, hanya melalui Jalan Mayjen Sungkono-Jalan HR Muhammad. Sedang akses lewat Banyu Urip, justru macet hingga Simo.
“Berdasarkan informasi yang saya terima di kawasan jalan Mayjen Sungkono beberapa lahan itu sudah dibeli oleh Citraland. Untuk mendukung infrasturukur mereka dan akses jalan supaya tidak macet, memang perlu ada jalur penghubung. Lokasi Dolly dianggap pas untuk mengubungkannya,” beber politisi Partai Demokrat ini.
Ia juga mendengar informasi, beberapa rumah atau wisma di Dolly sudah dibeli oleh Pemkot Surabaya. Kabarnya, Pemkot menganggarkan Rp 9 miliar. “Ada beberapa lahan yang sudah dibeli Pemkot, bahkan pemkot sudah mengeluarkan uang Rp 16 miliar untuk membeli lahan di kawasan Dolly baik berupa Wisma atau lahan, rumah milik warga,” tegasnya.
Sementara sumber Surabaya Pagi di Pemkot menyebutkan sudah desain bagaimana setelah Dolly ditutup. Bahkan, ada peta yang memperlihatkan di beberapa titik kawasan Dolly diperuntukkan untuk apartemen maupun perniagaan, yakni berupa mall dan swalayan. “Sudah ada petanya itu di dinas. Kalau titik warna kuning untuk pemukiman berupa apartemen dan warna ungu untuk berdirinya mall atau pusat perbelanjaan,” ungkapnya.
Paska Penutupan
Sementara itu, paska penutupan lokalisasi Dolly-Jarak, Pemkot akan membangun sebuah gedung enam lantai. Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL (pedagang kaki lima). Lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer. Sedangkan lantai lima akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam. Gedung itu nantinya akan dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9 miliar.
Di samping itu, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. Karenanya, saat ini pemkot Surabaya masih akan melakukan penilaian biaya pembangunan gedung berlantai enam di wisma bekas lokalisasi Dolly-Jarak. Jika nantinya sudah ada kalkulasi resmi dari biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 9 miliar baru akan diusulkan dalam PAK APBD 2014 ini.
"Kami kira tidak akan terlambat usulan biaya pembangunan tersebut, karena semua sedang dihitung berapa Wisma lokalisasi Dolly-Jarak yang bisa dibeli Pemkot Surabaya. Untuk itu kita belum bisa sampaikan seperti apa gambar bangunan itu," kata Hendro Gunawan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Supomo mengatakan pihaknya memahami betul apa yang dibutuhkan warga lokalisasi berdasar pengalaman deklarasi alih fungsi sejumlah lokalisasi sebelumnya. Oleh karenanya, Dinsos menyiapkan skema rehabilitasi yang menyentuh berbagai aspek meliputi sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Keseriusan pemkot dapat dilihat pada kondisi eks-lokalisasi seperti Dupak Bangunsari, Tambakasri, Sememi dan Klakahrejo. Di keempat wilayah tersebut kondisinya saat ini sudah berubah jauh lebih baik. Pemkot sudah mengucurkan Rp 28 miliar untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Juga Rp 16 miliar untuk tempat pelatihan, balai RW, pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sarana olahraga. “Niatan pemkot ini adalah untuk kebaikan warga. Insyaallah tidak ada satu pun pelanggaran HAM saat deklarasi alih fungsi Dolly nanti,” kata Supomo. n bi/ov
Tidak ada komentar:
Posting Komentar